13 Tahun Penuh Perjuangan KITB, Pintu Siak untuk Lebih Berkembang

13 Tahun Penuh Perjuangan KITB, Pintu Siak untuk Lebih Berkembang

13 Tahun Penuh Perjuangan KITB, Pintu Siak untuk Lebih Berkembang

No Comments on 13 Tahun Penuh Perjuangan KITB, Pintu Siak untuk Lebih Berkembang

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak, untuk mewujudkan perkembangan yang signifikan bagi Negeri Istana.

Salah satunya adalah dengan mewujudkan Kawasan Industri Tanjung Buton. Dengan terbukanya kawasan ini, kemajuan ekonomi di Siak, sudah berada di depan mata.

Upaya Pemkab Siak untuk mewujudkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), bukanlah mudah. Perjuangan sudah dilakukan sejak 13 tahun lalu. Saat ini, upaya sudah mulai membuahkan hasil.

Dukungan dari pemerintah provinsi hingga pusat pun sudah mulai turun.

Proses awal mewujudkan KITB sudah dimulai sejak tahun 2002 lalu, yakni dengan perjuangan pembebasan lahan. Selanjutnya, perjuangan berlanjut dengan upaya menjemput dan bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk pembangunannya.

Menurut Bupati Siak H Syamsuar, MSi, ada banyak hal yang positif yang ingin diraih Siak dengan terwujudnya KITB tersebut. Salah satunya adalah untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit, indutri kayu, industri penunjang migas serta produk-produk lainnya.

Selain itu, melihat posisinya yang strategis, pengembangan KITB juga berpotensi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan Dumai.

“KITB kita fokuskan untuk pembangunan industri hilir kelapa sawit, industri kayu dan industri penunjang migas,” terangnya.
Namun Untuk pengembangan kawasan industri tersebut, Syamsuar mengakui tidak bisa harus mengandalkan dana dari Pemkab Siak semata. Sebab, anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

“Dengan biaya yang begitu besar, tidak mungkin kita bangun dengan APBD Siak saja. Sebab, masyarakat kita juga membutuhkan pemerataan pembangunan. Kalau APBD kita alokasikan ke KITB saja, tidak mungkin jalan masyarakat bisa diaspal. Sebagai solusi, kita terus berupaya menghadirkan bantuan dari pusat dan provinsi,” terangnya.
Bantuan Turun
Saat ini, perjuangan yang tak kenal lelah itu sudah mulai membuahkan hasil. Keseriusan Pemkab Siak dalam pengembangan KITB, sudah mulai direspon pemerinta pusat hingga provinsi.

Bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah dukucurkan untuk pembangunan pelabuhan dan tempat penumpukan barang. Sedikitnya dana APBN sebesar Rp203 miliar sudah mengalir untuk pembangunan pelabuhan, yang merupakan salah satu kawasan dari KITB tersebut.

“Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh, pembangunan pelabuhan terus diperlebar, pembangunan jalan masuk dua jalur dan tempat penumpukan barang,” kata Syamsuar.

Tak hanya itu, dukungan juga telah datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang telah menyetujui usulan Pemkab Siak untuk meningkatkan status jalan menuju KITB. Sehingga, badan jalan yang sebelumnya masih berstatus milik Pemerintah Provinsi Riau, mulai Januari tahun depan resmi berubah status menjadi jalan nasional.

Dengan peningkatan status jalan ini maka pembangunan jalan akan dilakukan pemerintah Pusat, tentunya dengan kualitas yang lebih tinggi.

“Dari kementerian PU sudah sepakat dan menetapkan peningkatan status jalan menuju KITB menjadi jalan nasional. Pembangunannya akan dilakukan pemerintah pusat,” kata Syamsuar.

Menurut Syamsuar regulasi yang ada telah memberikan kemudahan kerja sama pemerintah dalam hal sharing budget, sehingga pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat bisa sama-sama mengalokasikan dana untuk pembangunan KITB.

“Ada peraturan yang membolehkan, pemkab, Pemprov dan Pemerintah Pusat untuk membangun. Siak siap sharing budget untuk pengembangan pembangunan KITB, baik itu dalam membangun jalan atau infrastruktur pendukung lainnya,” kata Syamsuar.

Menurut Syamsuar kini menjadi PR besar adalah bagaimana memunculkan inovasi baru, agar Investor bisa tertarik menginfestasikan modalnya untuk membangun usaha di areal KITB.

Meskipun status 5.000 hektare lahan untuk pengembangan KITB masih terganjal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, namun Pemkab Siak telah mengantongi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 600 hektare untuk pembangunan pelabuhan dan tempat perkembangan industri di wilayah itu.

“Dengan status HPL yang dikantongi Pemerintah Kabupaten Siak, itu lebih kuat untuk menjamin investor mengembangkan usaha,” ujarnya lagi.

Sumber riaumandiri.co, Rabu 02 Desember 2015

Similar Posts:

    None Found

linked in share button

Leave a comment

Back to Top