3 BUMD Siak dan Kejari Siak Tandatangani MoU Bantuan Hukum

3 BUMD Siak dan Kejari Siak Tandatangani MoU Bantuan Hukum

3 BUMD Siak dan Kejari Siak Tandatangani MoU Bantuan Hukum

No Comments on 3 BUMD Siak dan Kejari Siak Tandatangani MoU Bantuan Hukum

Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak melakukan penandatanganan  dengan tiga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang ada di Kabupaten Siak. Tiga BUMD tersebut masing-masing PT Permodalan Siak, PT Sarana Pertambangan dan Energi (SPE), serta PD Sarana Pembangunan Siak, terkait persoalan hukum perdata dan tata usaha negara serta aset negara, yang dilaksanakan pada hari  Rabu kemaren  (3/5/17) di Kantor Kejaksaan Negeri  Siak.

Dengan dilakukannya penandatanganan MoU ini, Kejari Siak sebagai Jaksa Pengacara Negara diharapkan saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan PT Permodalan Siak, PT Sarana Pertambangan dan Energi, serta PD Sarana Pembangunan Siak terkait persoalan hukum perdata dan tata usaha negara serta aset negara.

Ketika ditemui,  Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak, Jon Effendi SH.,MH., mengatakan Pemerintah Kabupaten Siak dengan Kejari Siak sepakat mengadakan  kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas kedua belah pihak dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya dibidang hukum perdata  dan tata usaha negara serta yang berkaitan dengan bidang pengembangan sumber daya manusia jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Siak.

Menurut Kabag Hukum Kab. Siak, hal yang menyangkut  pelaksanaan nota kesepahaman kerja sama ini  akan diatur dalam perjanjian tersendiri. Maksud dan tujuan  dari perjanjian kerja sama ini adalah dalam rangka fasilitasi pembinaan hukum dan bantuan penanganan permasalahan hukum, pertimbangan hukum serta tindak lanjut hukum lainnya serta untuk melindungi hukum.

Berdasarkan PERJA No: 018/A/JA/07/2014, Kejaksaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan fungsi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum Lain.

Sementara yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah Tugas JPN (Jaksa Pengadilan Negara) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Sumber : Humas Kab. Siak, 4 Mei 2017

Similar Posts:

    None Found

linked in share button

Leave a comment

Back to Top