Bupati Siak Menandatangani Komitmen Bersama Terkait Pengaduan Pelayanan Publik

Bupati Siak Menandatangani Komitmen Bersama Terkait Pengaduan Pelayanan Publik

Bupati Siak Menandatangani Komitmen Bersama Terkait Pengaduan Pelayanan Publik

No Comments on Bupati Siak Menandatangani Komitmen Bersama Terkait Pengaduan Pelayanan Publik

Pekanbaru – Kabupaten Siak bersama 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, menandatangani Komitmen Bersama untuk Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Pengaduan di Provinsi Riau yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Edi Natar Nasution.

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Siak Drs. H. Alfedri, M.Si dalam acara sosialisasi tentang optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Provinsi Riau yang digagas oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau di Hotel Pangeran, Selasa (21/05/2019).

Dalam kesempatan ini, Alfedri menyampaikan bahwa Optimalisasi pelayanan publik menjadi agenda utama pemerintah. Karenanya bentuk pengelolaan pengaduan dan aspirasi dari masyarakat menjadi penting.

“Demi terlaksananya program tersebut, hari ini Kabupaten Siak bersama 11 Kabupaten lainnya menandatangani komitmen bersama mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau”, kata Alfedri.

Menurutnya bentuk komitmen tersebut merupakan langkah untuk mengintegrasikan pengelolaan pelayanan publik dari tiap-tiap daerah pada sistem SP4N melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Ombudsman RI.

“Dengan sistem ini masyarakat bisa turut memantau atau mengapresiasi kinerja pemerintah terutama dalam pelayanan publik melalui website lapor.go.id, sms ke nomor 1708”, jelasnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengatakan bahwa, salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Sambungnya, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

“Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik”, harapnya.

Sumber : MC Kab. Siak, 21 Mei 2019 (Rby)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Back to Top