Hadiri Deklarasi Anti Gratifikasi, Ini Harapan Bupati Syamsuar

Hadiri Deklarasi Anti Gratifikasi, Ini Harapan Bupati Syamsuar

Hadiri Deklarasi Anti Gratifikasi, Ini Harapan Bupati Syamsuar

No Comments on Hadiri Deklarasi Anti Gratifikasi, Ini Harapan Bupati Syamsuar

Bupati Siak Syamsuar menghadiri acara Deklarasi Anti Gratifikasi Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Riau di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (9/11/2016).

Hadir pada acara tersebut salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifa’i, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, Gubri Arsyadjuliandi Rachman serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Riau.
Gubri dalam sambutannya mengatakan, pelayanan publik memang rentan terhadap korupsi, pungutan liar dan gratifikasi.

Pelayanan kepada masyarakat ini terkait erat dengan waktu, keadaan dan kesempatan. Inilah yang membuat pelayanan menjadi tempat berawalnya korupsi, pungli dan gratifikasi.

“Untuk memberantas korupsi, pungli dan gratifikasi di Provinsi Riau serta Kabupaten/Kota. Saya mengajak seluruh Kepala Daerah agar berkomitmen untuk tidak melakukan hal tersebut mulai dari sekarang,” harap Gubri.

Senada dengan itu, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai mengatakan, pelayanan masyarakat penting bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Kemudian, pimpinan KPK Alexander Marwata menambahkan, tujuan didirikan negara ini untuk mensejahterakan masyarakat. Hal itu juga terkait dengan pelayanan daerah terhadap masyarakat.

“Akan tetapi ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan”, ucapnya.

Selama 8 tahun belakangan, KPK sudah memproses 50 orang Bupati dan Walikota, Sementara untuk Gubernur kurang lebih 15 orang yang terkait dengan tindak pidana Korupsi.

“Kami berharap dengan adanya Deklarasi Anti Gratifikasi ini bapak-bapak bisa menerapkannya dengan sebaik mugkin di daerahnya serta bisa menciptakan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” harapnya.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan Anti Gratifikasi oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti oleh Seluruh Bupati dan Walikota Se-Provinsi Riau sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk terhindar dari korupsi, pungli, gratifikasi.

Dijumpai seusai acara, Bupati Siak Syamsuar menjelaskan, gratifikasi bukan ditujukan hanya untuk kepala daerah saja, akan tetapi untuk semua pimpinan dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun ASN diharapkan tidak melakukannya.

“Jika nantinya dijumpai adanya gratifikasi maupun pungli, diharapkan melapor ke KPK langsung ataupun melalui Inspektorat,” tegasnya.

Terkait dengan pungli, Syamsuar juga menegaskan, pihaknya sudah membuat surat edaran kepada seluruh pimpinan SKPD agar tidak melakukannya dan setiap pelayanan sudah digratiskan.

“Jika ada masyarakat yang menggunakan oknum-oknum (calo) sebagai perantara sebaiknya jangan dilayani, dikhawatirkan akan berdampak buruk karena merekalah yang akan seperti contoh yang tidak baik,”  tutupnya.

 

Sumber kapurnews.com, Rabu 09 November 2016

linked in share button

Leave a comment

Back to Top