Isu Pensiun Dini, Komisi IV DPRD Hearing dengan PT IKPP

Isu Pensiun Dini, Komisi IV DPRD Hearing dengan PT IKPP

Isu Pensiun Dini, Komisi IV DPRD Hearing dengan PT IKPP

No Comments on Isu Pensiun Dini, Komisi IV DPRD Hearing dengan PT IKPP
Komisi IV DPRD Siak mengelar hearing bersama pihak PT  Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP)  dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kabupaten Siak. Hearing tersebut dilaksanakan terkait adanya isu pemecatan 29 orang karyawan PT IKPP untuk pensiun dini secara sepihak. Hearing  dipimpin Sekretaris Komisi IV Gustimar, dihadiri anggota komisi IV. Dari pihak perusahaan Pimpinan PT IKPP Hasanuddin The beserta staf  dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nurmansyah di ruangan Banggar DPRD Siak, Senin (25/7).
Pihak PT IKPP menyampaikan tidak  ada pemaksaan PHK atau pensiun dini sepihak dan juga blokir kerja. Pihak perusahaan akan melakukan komunikasi dengan karyawan. Komisi IV Awaluddin meminta agar pihak perusahaan melakukan prosedur undang-undang di antaranya komunikasi dengan serikat kerja, perwakilan  dan pemerintah melalaui Dinas Tenaga Kerja.
Dirinya meminta ke depannya kepada perusahaan jika ada PHK ,hendaknya perusahaan memberikan persiapan terlebih dahulu kepada karyawan agar bisa mandiri, sehingga tidak menjadi persoalan ke depannya.
Gustimar menyampaikan jika memang di PHK harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan jangan melakukan PHK karyawan hanya sepihak. “Kita meminta pihak perusahaan tidak melakukan PHK sepihak dan karyawan diminta tetap bekerja seperti biasa,” katanya.
Hasanuddin The mengatakan, ada 29 karyawan yang akan dipensiun dini. Dan mereka merupakan karyawan yang dinilai prestasinya tidak baik. Pihak perusahaan mempensiun dini karyawan yang berumur 45 tahun sesuai perjanjian kerja sama. Tidak ada PHK sepihak.
“Kita masih belum menyampaikan kepada Disosnaker tentang pensiunan dini. Kita akan komunikasikan kepada Disosnaker. Dan tidak ada PHK sepihak kepada karyawan,” katanya.
Kepala Disosnaker Nurmansyah mengatakan kasus isu pensiun dini di perusahaan PT IKPP belum masuk ke Disosnaker Siak. Namun, dirinya berharap agar pihak perusahaan tidak memaksa karyawan untuk melakukan PHK.
“Kita belum menerima aduan dari masyarakat, namun apapun kebijakan yang diambil oleh pihak perusahaan disampaikan ke Disosnaker,” katanya.
Sumber, riaupos.co selasa 26 Juli 2016

Similar Posts:

    None Found

« Previous Article Presiden Jokowi Lantik 720 TNI-Polri

Next Article » Antisipasi DBD, Puskesmas Lakukan Fogging

linked in share button

Leave a comment

Back to Top