Pemerintah Pacu Kinerja Industri Agro dengan Pola Kemitraan

Pemerintah Pacu Kinerja Industri Agro dengan Pola Kemitraan

Pemerintah Pacu Kinerja Industri Agro dengan Pola Kemitraan

No Comments on Pemerintah Pacu Kinerja Industri Agro dengan Pola Kemitraan

Pemerintah bertekad menjadikan industri agro sebagai sektor unggulan dalam jangka panjang untuk terus memberikan stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya ini didukung dengan potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia, sehingga diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat dan menghasilkan devisa.

“Langkah strategis yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah meningkatkan program kemitraan yang terintegrasi antara pelaku industri dengan petani,” kata Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto pada Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Bersama Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan di Jakarta, Senin (28/11).

Menurut Panggah, pola kemitraan yang mengaitkan antara perusahaan inti dengan petani plasma mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup tinggi. Pasalnya,selain dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produksi petani, pola kemitraan ini akan menjamin pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi petani.

“Perusahaan inti juga memperoleh manfaat yang besar, antara lain dapat memasarkan produknya kepada plasma mitra mereka atau mereka mendapatkan jaminan pasokan bahan baku dari mitranya,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Panggah, pihaknya telah mendorong pelaku industri agar melakukan kerja sama kemitraan dengan kelompok petani yang bertujuan untuk memperhatikan aspek ekonomis, kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas pasokan bahan baku. “Hal ini akan mendapatkan nilai tambah secara optimal karena rantai tata niaga lebih efisien,” ujarnya.

Panggah menyampaikan, beberapa subsektor di industri agro yang telah melakukan pola kemitraan terintegrasi yang cukup baik, antara lain industri susu, industri hilir kelapa sawit, industri gula, dan industri pengolahan kakao. “Kami yakin pola kemitraan ini akan juga memacu pertumbuhan industri agro nasional,” ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, industri agro mampu tumbuh sebesar 6,64 persen sampai dengan triwulan III tahun 2016. Dari sisi kontribusi terhadap PDB industri pengolahan non-migas, sektor agro menyumbangkan 46,95 persen pada periode triwulan III tahun 2016 atau naik dibandingkan tahun 2015 yang bernilai 45,42 persen.

“Peran industri agro disumbangkan oleh sub sektor industri makanan dan minuman sebesar 32,82 persen, industri pengolahan tembakau 5,17 persen, dan industri hasil hutan dan perkebunan 8,95 persen,” sebut Panggah.

Sementara itu, nilai ekspor industri agro sampai bulan Oktober 2016 mencapai USD 29,94 miliar. Sedangkan, nilai investasi PMDN di industri agro sampai semester I tahun 2016 sebesar Rp. 10,68 triliun dan investasi PMA sebesar USD 2,41 miliar.

Kebijakan satu peta

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani meminta kepada pemerintah segera menerbitkan kebijakan satu peta untuk merumuskan peruntukan lahan agar produksi komoditas pangan strategis bisa tercukupi. Komoditas pangan strategis itu antara lain jagung, gula, dan pakan ternak yang diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Badan Informasi Geospasial (BIG) akan segara meluncurkan one map policy. Yang kami inginkan, itu diterapkan di seluruh Indonesia dan disebarluaskan ke seluruh kementerian sehingga akan memiliki one map policy yang dipergunakan untuk kepentingan pengusaha,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Wijaya. Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat realisasi kebijakan satu atap sehingga tidak terjadi kebijakan tumpang tindih. “Kadin mendukung dan mendorong upaya pemerintah dalam pembenahan tata ruang yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang realistis dan sesuai dengan skala prioritas. Salah satunya percepatan one map policy sebagai alat untuk melakukan pendekatan spasial pada kebijakan lahan di Indonesia,” tuturnya.

Demikian siaran pers ini untuk disebarluaskan.

Sumber : kemenperin.go.id, Selasa 29 November 2016

« Previous Article Lima Poin Utama dalam Revisi UU ITE

Next Article » Inovasi ASN Kunci Peningkatan Pelayanan Publik

linked in share button

Leave a comment

Back to Top