DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4274);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diibah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor  89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4741);
5.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah  dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2009 Nomor 8 Seri A).