Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB
TUPOKSI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Bidang Pemberdayaan Perempuan, berada dibawah koordinasi Deputi1 pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sesuai dengan Inpres no 9 tahun 2000, dimana deputi1 berwenang untuk PuG (PENGARUSUTAMAAN GENDER). Yang memiliki tugas Pengarusutamaan Gender mulai dari pengambila keputusan tertinggi (Bupati) sampai kepada masyarakat terbawah. Yang pada akhirnya tugas tersebut memiliki tujuan KKG (KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER)
Bidang Pemberdayaan Perempuan memiliki tugas/ program yang harus dilakukan sebagai berikut :
1. Pengarus Utamaan Gender (PuG)
- Program Responsiv Gender
- Sosialisasi Gender
- dll
2. Peningkatan Kwalitas Hidup Perempuan (PKHP) :
- Meningkatkan Pendidikan perempuan
- Politik perempuan ( sesuai UU pemilu No 2 thn 2008 dan UU tentang Parpol)
- Ekonomi Perempuan :
- Kerjasama dg PKK (UP2K), contoh kegiatan : pendidikan keterampilan bagi janda
- Kesehatan Perempuan :
3. Perlindungan Perempuan
(sesuai UU no 23 th 2004 tentang PKDRT dan UU no 21 thn 2007 tentang PTPPO (pemberantasan tindakan pidana perdagangan orang) /traficking) Traficking terjadi karena kemiskinan dan kebodohan Provinsi telah punya Woman Crisis center
4. Perlindungan Anak( UU no 23 thn 2002) :
- KPAID
- Hari Anak Nasional
- Pemberdayaan Lembaga Perempuan (PLM) :
- Pembinaan terhadap organisasi wanita
- Pusat Study Wanita
TUGAS DAN FUNGSI
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas unum pemerintah dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemerintah desa dan kelurahan ;
- Perumusan dan penyiapan pelaksanaan ketahanan masyarakat ;
- Perumusan dan penyiapan pelaksanaan sosial budaya masyarakat ;
- Perumusan dan penyiapan pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat ;
- Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam ;
- Perumusan dan penyiapan pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna ;
- Pengkoordinasian penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat desa ;
- Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa ;
- Pelaksanaan Administrasi, Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana ;
Sruktur Organisasi
Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Siak
sebagai berikut :
- Kepala ;
- Sub Bagian Tata Usaha ;
- Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
- Seksi Sosial Budaya Masyarakat ;
- Seksi Usaha Ekonomi ;
- Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
- Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kabupaten Siak
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kondisi Umum Daerah Masa Kini
Kabupaten Siak yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, merupakan kabupaten yang tergolong baru dengan usia 7 (tujuh) tahun mempunyai kondisi unik, yang wilayahnya terbentang sungai yang memanjang mulai perbatasan dengan Kabupaten Bengkalis sampai kewilayah perbatasasan dengan kota Pekanbaru.
Sejak terbentuknya Kabupaten Siak Tahun 1999, Kabupaten ini hanya memiliki 4 (empat) Kecamatan seperti :
- Kecamatan Siak
- Kecamatan Sungai Apit
- Kecamatan Minas
- Kecamatan Tualang
Untuk mempercepat jalannya Pembangunan dan memperoleh rentang kendali dibidang Pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan Pemekaran Kecamatan yang seharusnya berjumlah 13 ( tiga belas ) Kecamatan, 8 ( delapan ) Kelurahan dan 105 Desa.
Adapun Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Siak terdapat berbagai Suku antara lain :
- Suku Melayu
- Suku Jawa
- Suku Minang
- Suku Batak
- dan lain-lain
Dengan kondisi yang telah dijelaskan diatas, dan untuk mempercepat pemerataan pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan program pembangunan, guna mengejar ketertinggalan dengan kabupaten yang lain. Sedangkan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Siak adalah :
- Pembangunan Sumber Daya Manusia
- Pembangunan infrastruktur
- Pembangunan yang berbasis ekonomi kerakyatan
Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan
Kedepan Kabupaten Siak yang telah mempunyai visi dan misi berupaya terus untuk melaksanakan program pembangunan, sehingga dengan pembangunan yang dilaksanakan akan membawa perubahan terhadap perkembangan di kabupaten maupun terhadap kehidupan masyarakat.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Siak telah melaksanakan prioritas pembangunan yaitu pembangunan sumber daya manusia, dengan berbagiai program yang dilaksanakan seperti : Pembangunan gedung sekolah, pendirian lembaga pendidikan (AKPER) dan juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dengan mengikuti guru-guru magang di Propinsi Jawa Barat.
Sedangkan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak seperti: pembangunan 3 buah jambatan, perbaikan / pemeliharaan jalan maupun membuka ruas jalan baru yang menghubungi daerah terpencil / terisolir, untuk pembangunan yang berbasis Ekonomi Kerakyatan Pemerintah Kabupaten Siak melaksanakan perluasan areal Tanaman sawit, Tanaman nenas, pemberian kepada petani maupan kepada msyarakat untuk menumbuh kembangkan usahanya.
Dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kedepan diharapkan akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat.
| 
Home » Pemerintahan »Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB
38.107.x.x
0.0.x.x
67.195.x.x