Pemkab Siak Percepat Peluang Pariwisata Halal

Pemkab Siak Percepat Peluang Pariwisata Halal

Pemkab Siak Percepat Peluang Pariwisata Halal

No Comments on Pemkab Siak Percepat Peluang Pariwisata Halal

Siak – Wisata halal merupakan konsep yang terbilang baru dalam kajian pariwisata dewasa ini, sebagai alternatif bagi wisatawan yang tidak sekadar ingin mendapatkan kebutuhan wisata tetapi juga kebutuhan spiritual.

Sebagai daerah yang ditempati masyarakat Melayu yang identik dengan Islam, menjadi modal bagi Pemkab Siak dalam mengemas Negeri Istana sebagai tujuan wisata baru yang mengusung konsep pariwisata halal yang maju di Pulau Sumatera.

Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Tengku Said Hamzah saat memimpin rapat percepatan pariwisata halal di Kabupaten Siak mengatakan dalam konteks perkembangan pariwisata halal yang tidak bisa dilepaskan dari konsep awalnya sebagai wisata religi yang berkembang menjadi pariwisata syariah yang kemudian berkembang menjadi wisata halal.

“Pelaksanaan pariwisata halal tidak saja terfokus pada kemasan produk makanan, namun juga sarana umum hotel dan rumah makan, kedai kopi dan café serta tempat pemotongan hewan harus menerapkan konsep halal”, kata Hamzah di ruang rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak, Rabu (12/06/2019).

Lanjutnya, penerapan wisata halal di Kabupaten Siak didasari Peraturan Bupati Siak 02 tahun 2017 kemudian Keputusan Bupati Nomor 56 Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pariwisata Halal. Atas dasar itu kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman lintas OPD antara Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, UMKM, Pendidikan, Kemenag, LAM dan MUI tentang pelaksanaan pariwisata halal.

“Pelaksanaan wisata halal di Kabupaten Siak didasari peraturan Bupati dan keputusan Bupati Siak tentang penetapan kelompok kerja yang didalamnya melibatkan dinas-dinas terkait. Kemudian kita lakukan penandatanganan nota kesepahaman antar beberapa lembaga yang tujuannya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik”, ungkapnya.

Dijelaskannya pelaksanaan wisata halal ini sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Siak mengeluarkan sertifikat halal kepada 60 UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Dimana untuk mendapatkan label halal ini membutuhkan biaya perkelompok usaha sebesar Rp 2 juta. Dibantunya pelaku usah kecil ini dengan harapan produk yang dihasilkan dan dijual tercantum label halal.

“Melalui Dinas Koperasi dan UMKM kita telah membantu rumah industri untuk mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI Provinsi. Dengan rincian tahun 2017 dibantu 18 UMKM, 2018 22 UMKM dan 2019 sebanyak 20 UMKM jadi total keseluruhannya sejak tahun 2017-2019 berjumlah 60 UMKM yang sudah mengantongi sertifikat halal”, terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Raja Toni Candra mengatakan, terdapat kendala bagi UMKM kecil dalam mendapatkan label halal yang dikeluarkan MUI Provinsi dengan biaya yang lumayan besar, sangat dirasakan para pelaku usaha kecil. Namun setelah ada surat edaran dari Balai POM yang menyatakan pemberian label halal kewenangannya dilimpahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten atau Kota.

“Jika label halal ini dilimpahkan ke MUI Kabupaten Kota ini sangat membantu para pelaku UMKM yang akan mendapatkan label halal, prosedurnya yang bersangkutan mengajukan permohonan ke LP POM MUI Provinsi, setelah melewati tahapan dan tinjau lapangan, baru dikeluarkan label halalnya”, terang Toni.

Toni mengusulkan, ke depan yang pertama yang dilakukan pemberian label halal bagi rumah makan yang ada di Kabupaten Siak dengan mendata dan menyurati ke masing-masing pemilik rumah makan untuk dilakukan sosialisasi dan bagaimana alur untuk mendapatkan label halal untuk kegiatan usahanya.

Sumber : MC Kab. Siak, 12 Juni 2019 (Rby)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Back to Top