Plt. Bupati Siak Drs. H.Alfedri Laporkan LKPj Bupati Siak 2017

Plt. Bupati Siak Drs. H.Alfedri Laporkan LKPj Bupati Siak 2017

Plt. Bupati Siak Drs. H.Alfedri Laporkan LKPj Bupati Siak 2017

No Comments on Plt. Bupati Siak Drs. H.Alfedri Laporkan LKPj Bupati Siak 2017

Siak Sri Indrapura – Plt Bupati Siak H. Alfedri saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Bupati Siak tahun 2017, yang di sampaikan pada rapat paripurna DPRD Siak, Senin (23/04//2018) di hadapan para anggota dewan mengatakan bahwa penyampaian LKPj ini sedikit terlambat, namun sebelumnya Pemkab Siak sudah menyampaikan laporan LKPj secara tertulis kepada DPRD Siak pada tanggal 28 Maret 2018 lalu.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan suatu daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan menjadi laporan tahunan yang wajib disampaikan kepada DPRD yang disebut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Siak tahun 2017 ini disampaikan merupakan wujud pertanyaan, tanggapan, maupun saran dalam rangka perbaikan kearah yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan Kabupaten Siak di masa yang akan datang.

Terkait pertanyaan yang di sampaikan oleh Miduk Gurning dari Fraksi Partai Golongan Karya mengenai faktor penyebab angka kemiskinan di kabupaten siak meningkat. Pemerintah Daerah menjelaskan hal ini disebabkan adanya pengurangan tenaga kerja di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, keterlambatan penyaluran beras miskin (Raskin) dari Pemerintah Provinsi, di tambah masih lesunya bisnis perminyakan, sehingga buruh yang lama belum dapat kembali bekerja seperti sediakala.

Kemudian Miduk Gurning juga menanyakan upaya Pemkab Siak dalam penagihan pajak terutama pajak penerangan jalan dari beberapa Perusahaan yang ada di Kabupaten Siak yang jumlahnya terbilang lumayan besar.

Untuk tunggakan pajak penerangan jalan (PPJ) Non PLN dari PT. Ivomas Tunggal tahun 2016 dan tahun 2017 telah selesai di lunasi pada bulan maret dan april 2018. Sedangkan untuk tunggakan kurang bayar tambahan PPJ Non PLN dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper saat ini kita telah membuat kesepakatan penyelesaian tunggakan dengan cara di angsur, sesuai surat permohonan angsuran yang di ajukan oleh PT. Indah Kiat kepada Pemkab Siak,”terang alfedri.

Alfedri juga menjawab pertanyaan dari Paramananda Pakpahan dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang menanyakan realisasi keuangan pada kegiatan Bantuan Oprasioanal Kesehatan (BOK). Pertanyaan ini sudah dijawabnya pada saat menjawab pertanyaan Miduk Gurning, namun peningkatan Survelians dan Epidemilogi serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).

Sedangkan untuk penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPTD Puskesmas Minas, Kandis, Siak dan Kecamatan lainnya. Kegiatan ini bersumber dari APBD yang manfaatnya 60% untuk jasa pelayanan 40% sedangkan untuk penunjang program pembelian obat bahan habis pakai dan penunjang kegiatan. Terkait penyediaan dana untuk penunjang Program sebesar 40% ini sudah dianggarkan pada APBD, sehingga menjadi sisi anggaran yang dapat digunakan untuk tahun anggaran selanjutnya.

Sementara itu Ketua DPRD Siak Indra Gunawan saat memimpin rapat mengatakan, Laporan Keterangan Pertanggujawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan instrument di dalam ketatanegaraan pemerintah kita dan ini juga diamanatkan dalam ulUndang-Undang bahwa DPRD dapat menilai dan mengkaji terhadap laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun.

Rapat yang di pimpin Oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, yang di dampingi Wakil Ketua Dewan merupakan masa sidang ke tujuh tahun 2018 yang dihadiri 22 orang anggota dewan serta dihadiri oleh pimpinan aorganisisi Perangkat Derah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Sumber Humas Pemkab Siak, Senin 23/04/18.
Editor eq_medcen_siak
Publish by Diskominfo Siak/doliwtr*

Similar Posts:

    None Found

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to Top