Plt Gubri menghadiri Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan para gubernur, bupati/walikota, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10) kemarin. Dalam RKP Presiden Jokowi meminta agar daerah-daerah, yang wilayahnya mempunyai hutan dan mempunyai potensi untuk kebakaran agar tahun depan menganggarkan untuk penanganan itu, terutama untuk pencegahan.

“Pencegahan artinya, misalnya pembuatan kanal bersekat, embung dekat area hutan itu sehingga hutan selalu basah. Gampang cari air untuk pemadaman,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi berpesan agar para gubernur, bupati/walikota yang daerahnya yang rentan menghadapi bencana kebakaran hutan dan kabut asap untuk mencatat betul pemintaannya. Di tempat terpisah Kepala Biro Humas Riau, Darusman mengatakan Plt Gubri hadir dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara Jakarta.

“Rapat kerja dihadiri kepala daerah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membahas persoalan kebakaran hutan dan lahan, persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, penyerapan anggaran, perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta program pengawalan, pengawasan pemerintah dan pembangunan (P4),”. ungkap Darusman.

Terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Darusman mengatakan, Plt Gubernur sudah menyiapkan APBD.  Pemerintah Provinsi Riau saat ini sudah mencerminkan komitmen daerah untuk pencegahan Karhutla di provinsi Riau.

“Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla sudah menggarkan di APBD 2016 yang diposkan melalui satuan kerja terkait,” ungkap Kepala Biro Humas Riau, Darusman.

Dalam pembahasan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015, Presiden Jokowi  menekankan masalah netralitas pegawai negeri sipil sebagai  aparatur sipil negara (ASN).

Menanggapi hal ini Darusman mengatakan pemerintah provinsi Riau sudah melakukan sosialisasi baik dilakukan melalui satuan kerja terkait, dan dikakukan langsung oleh Plt Gubernur Riau.

“Plt Gubernur Riau setiap melakukan kunjungan kerjanya ke kabupaten/kota  yang akan melaksanakan Pilkada serentak, selalu melakukan sosialisasi dan  juga menegaskan agar para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak terlibat politik praktis serta harus bersifat netral,” ungkap Darusman.

Rapat kerja pemerintah dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkunhan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil,  Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki.