Siak Bersiap Jadi Pilot Project Pengelolaan Keuangan Tingkat Nasional

Siak Bersiap Jadi Pilot Project Pengelolaan Keuangan Tingkat Nasional

Siak Bersiap Jadi Pilot Project Pengelolaan Keuangan Tingkat Nasional

No Comments on Siak Bersiap Jadi Pilot Project Pengelolaan Keuangan Tingkat Nasional

Siak – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019 sebagai upaya penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan, pengganti dari Peraturan Pemerintah nomor 58 yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Yan Prana Jaya mengatakan, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pengguna anggaran, KPA serta bendahara pengeluaran selaku aparat pengelolaan keuangan daerah.

“Bimtek ini penting dalam rangka mengupdate aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, tentu pesertanya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran”, ungkapnya saat membuka acara Bimtek di Hotel Harmoni, Senin (22/04/2019).

Lanjutnya, saat ini Pemkab Siak sudah menerapkan sistem pengelolaan pelaporan keuangan berbasis online. Misalnya seperti penggunaan aplikasi e-planning, e-budgeting serta saat ini penerapan transaksi non tunai kerja sama dengan Bank Riau Kepri.

Mantan Kepala Bappeda itu mengatakan pelaksanaan transaksi non tunai masih belum berjalan dengan maksimal serta berharap pihak Bank Riau Kepri dapat secepatnya menuntaskan persoalan ini.

“Untuk transaksi non tunai ini belum selesai, kita berharap Bank Riau Kepri melalui tim IT-nya dapat segera diproses. Semestinya jika sudah diberlakukan sistem non tunai kita sudah siap, karena kita dapat teguran dari Pemerintah Pusat terkait non tunai ini”, jelasnya.

Yan juga menyebut, dari info yang di dapat Pemerintah Pusat, Kabupaten Siak dan Provinsi Riau akan dijadikan pilot project terkait penerapan PP No 12 Tahun 2019 ini. Ia mengatakan, pihak kementerian melalui timnya akan melakukan penilaian.

“Direktur yang membidangi paket regulasi menyampaikan informasi, Siak dan Riau akan dijadikan pilot project terkait penerapan PP No 12 ini. Saya sudah instruksikan kepada staf untuk segera persiapkan diri”, sebutnya.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan, Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam upaya memberikan Pemahaman Terhadap penyesuaian kebijakan regulasi tentang pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

“Hal Ini kita lakukan upaya dalam pelaksanaannya lebih disempurnakan lagi sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam aturan dimaksud, terutama terhadap perubahan peraturan dalam rangka mensinkronkan kondisi kebutuhan yang berkembang”, sebut Jamal.

Lanjutnya, menindaklanjuti ketentuan pasal 283 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemda diamanatkan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

“Hasil dari Bimtek ini kita harapkan kedepan penyerapan penggunaan APBD sesuai dengan target pencapaian, kemudian pokok pokok pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”, jelas Jamal.

Sumber : MC Kab. Siak, 23 April 2019 (Rby)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Back to Top