Ternyata, Masyarakat Kota Palopo Sulsel Tak Pernah Dapatkan Subsidi Raskin

Ternyata, Masyarakat Kota Palopo Sulsel Tak Pernah Dapatkan Subsidi Raskin

Ternyata, Masyarakat Kota Palopo Sulsel Tak Pernah Dapatkan Subsidi Raskin

No Comments on Ternyata, Masyarakat Kota Palopo Sulsel Tak Pernah Dapatkan Subsidi Raskin
Pemerintah Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan merasa bersyukur telah memilih Kabupaten Siak Provinsi Riau sebagai daerah yang dituju untuk melakukan kunjungan kerja terkait konsultasi subsidi raskin.

Bahkan, mereka menilai bahwa Kabupaten Siak bisa menjadi contoh untuk Pemerintah Kota Palopo melaksanakan program raskin pada tahun 2017 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Pemerintah Kota Palopo Burhan Nurdin saat lakukan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Siak. Kedatangan Burhan beserta rombongan dari Kota Palopo langsung disambut oleh Kabag Ekonomi Pemkab Siak Arifin di ruang kerjanya, Rabu (05/10/2016).
Arifin mengatakan, tujuan mereka (Pemko Palopo) berkunjung ke Kabupaten Siak untuk berkonsultasi mengenai pemberian subsidi dana distribusi raskin dan mempelajari prosedur subsidi raskin tersebut yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak selama ini.
“Selama ini, Walikota Palopo belum melaksanakan subsidi tersebut. Jadi, selama ini masyarakat disana membayar. Mungkin Pemko Palopo memiliki dana lebih dimasa mendatang, jadi mereka merencanakan akan membuat biaya raskin secara gratis,” ungkapnya.
Dikatakannya lagi, selama kepemimpinan Bupati Siak Syamsuar, dia sudah membuat suatu kebijakan terkait program raskin di kabupaten ini. Dalam arti, Pemerintah Kabupaten Siak selama ini memilik cara terbaik untuk  menuntaskan kemiskinan di NegeriI Istana.
Untuk itu, Pemkab Siak membuat suatu kebijakan melalui Perda Penanggulangan Kemiskinan No.10 Tahun 2012. Di perda ini telah dijelaskan terkait program subsidi raskin.
“Tentu untuk membuat kebijakan ini, Bupati telah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu,” sebutnya.
Untuk diketahui, kebijakan terkait program raskin di Kabupaten Siak seperti membuat SK alokasi raskin, data jumlah orang menerima raskin, membentuk tim koordinasi raskin Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Setelah itu, penandatanganan MOU dengan Bulog. Ini dilakukan karena pembayarannya melalui APBD.
Sumber spiritriau.com, Rabu 05 Oktober 2016
linked in share button

Leave a comment

Back to Top