Sektor pertanian merupakan penopang penting perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Di dalamnya, subsektor perkebunan khususnya kelapa sawit menjadi komponen strategis yang tidak hanya menyokong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di pedesaan. Provinsi Riau sebagai produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia memainkan peran kunci dalam rantai pasok minyak sawit global. Namun, di balik kontribusi tersebut, petani sawit rakyat menghadapi tantangan serius, terutama saat mengikuti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Masa tunggu 3–4 tahun tanpa hasil kebun menciptakan kerentanan ekonomi yang mengancam keberlanjutan penghidupan petani. Policy brief ini disusun untuk menawarkan solusi kebijakan guna memastikan bahwa transformasi sektor sawit berjalan inklusif, adaptif, dan melindungi kesejahteraan petani. Melalui tiga agenda kebijakan utama yang berorientasi pada penguatan mata pencaharian berkelanjutan: (1) Pelatihan keterampilan non-pertanian dan diversifikasi penghasilan berbasis lokal, (2) Pengembangan kewirausahaan pasca-pelatihan, dan (3) Penguatan kelembagaan lokal sebagai pusat inkubasi livelihood petani. Reformasi dukungan ekonomi ini penting untuk memastikan petani mampu bertahan, mengurangi risiko hutang, meningkatkan kepercayaan terhadap PSR, dan menjaga keberlanjutan program peremajaan nasional.