Warga Siak Tak Perlu Cemas Kalau Sakit, Ada Dana Jamkesda Rp26 Miliar Tahun Ini

Warga Siak Tak Perlu Cemas Kalau Sakit, Ada Dana Jamkesda Rp26 Miliar Tahun Ini

Warga Siak Tak Perlu Cemas Kalau Sakit, Ada Dana Jamkesda Rp26 Miliar Tahun Ini

No Comments on Warga Siak Tak Perlu Cemas Kalau Sakit, Ada Dana Jamkesda Rp26 Miliar Tahun Ini
Kendati terjadi pengurangan APBD tahun 2016 hingga Rp800 miliar lebih, akibat anjloknya harga minyak mentah dunia, namun Pemkab Siak tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung terhadap kepentingan masyarakat. Salah satunya, program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).”Bagi warga Siak yang memiliki KTP dan KK, meski belum punya kartu Jamkesda, kita akan jamin kesehatannya. Ada 26 miliar rupiah dana yang disiapkan untuk program Jamkesda tahun 2016 ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Siak Tony Chandra kepada GoRiau.com, Rabu (20/1/2016).

Pada tahun 2015 lalu, lanjut Tony, Pemkab Siak melalui Dinas Kesehatan telah membayar klaim kesehatan masyarakat melalui program Jamkesda hingga Rp22 miliar. Pengobatan gratis itu bisa dinikmati di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Siak, termasuk RSUD Tengku Rafi’an Jalan Raja Kecik, Siak.

Selain di Siak, masyarakat juga bisa berobat gratis di RSUD Selasih Pelalawan, RS Duri, RSUD Arifin Ahmad, RS Ibnu Sina dan RSJ Tampan, Kota Pekanbaru. Kemudian, rumah sakit ternama di Jawa, seperti RS Jantung Harapan Kita Jakarta, RS Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RS Ortopedi Solo.

“Baru saja saya dapat informasi ada warga Siak pemegang Jamkesda yang meninggal dunia setelah berobat di RS Cipto. Alharhum bernama Ismina. Semua biaya pengobatan dan proses pemulangan jenazah, kita yang tanggung,” jelas Tony.

Selain Jamkesda, masih ada tambahan anggaran sebesar Rp7 miliar dari APBN untuk meningkatkan pelayanan ibu dan anak. Dana ini diprioritaskan untuk mendukung gizi anak-anak miskin berusia 6-24 bulan dan ibu hamil serta pencegahan penyakit menular.

“Tahun 2016 ini, kita juga menfokuskan program Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga bisa mandiri. Artinya, kalau sudah BLUD, semua persoalan administrasi dan kegiatan bisa dilaksanakan sendiri, bahkan diberi kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer, jika dibutuhkan,” ujar Tony.

“Sesuai arahan Pak Bupati, upaya ini kita laksanakan untuk mendukung program Pemerintah Pusat agar Puskesmas terakreditasi, sehingga pelayanan standar. Kemudian, upaya kita untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diberlakukan,” jelasnya.

Sumber goriau.com, Rabu 20 Januari  2016

Similar Posts:

    None Found

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.



Back to Top