Siak – Pj Sekda Siak, Fauzi Asni, mewakili Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) bersama Menteri Dalam Negeri secara daring melalui Zoom Meeting, di Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak, Selasa (16/9/2025).

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia. Kegiatan membahas dua topik utama, yaitu isu kependudukan dan keluarga berencana, yang dianggap krusial dalam upaya mengendalikan kependudukan dan meningkatkan kualitas keluarga, termasuk penduduk usia produktif maupun non-produktif.

"Dua topik ini sangat penting bagi kita dalam rangka mengendalikan dan mengontrol kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas keluarga, termasuk penduduk usia produktif dan non-produktif. Untuk menjadi negara maju, sumber daya alam bukanlah pendorong utama. Kunci utamanya adalah pengembangan sumber daya manusia,” jelas Tito.

“Dalam konteks ini, kementerian kependudukan dan keluarga menjadi kunci agar jumlah penduduk terkendali dan manusia dapat dimanfaatkan sebagai mesin produksi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” sambungnya.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, memaparkan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga. Ia menegaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan.

“Kalau keluarga kita baik-baik saja, insya Allah ekonomi dan inflasi juga akan baik. Fondasi utama kementerian kami adalah kekuatan di keluarga,” jelas Wihaji.

Wihaji menambahkan, pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan harus berlandaskan keseimbangan populasi, dengan 30 indikator sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga dan inklusi sosial, serta penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.

“Ke depan, inilah yang akan kita kerjakan. Jika dijalankan, peta jalan kependudukan bisa terukur. Keberhasilan indikator ini akan dievaluasi secara berkala. Kami berharap seluruh kepala daerah dan jajaran OPD memastikan program ini diterapkan secara konsisten, sehingga setiap keluarga mendapatkan perhatian layak dan generasi masa depan Indonesia berkembang optimal,” imbuh Wihaji.

Pemerintah daerah yang berhasil mencapai indikator akan memperoleh reward atau insentif berupa tambahan anggaran 5–10 miliar rupiah dari alokasi Kementerian Keuangan dan DPRD.

Pj Sekda Siak, Fauzi Asni, menyatakan dukungan penuh Pemkab Siak terhadap program tersebut. “Kami tentu berupaya mendukung program pemerintah pusat melalui indikator yang diterapkan, agar keluarga di Siak dapat berkembang sehat, produktif, dan berkualitas. Kami juga akan terus berkoordinasi lebih lanjut untuk memastikan indikator ini dapat dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan Rakor Pengendalian Inflasi 2025 dan pembahasan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program pembangunan 3 juta rumah. Forum ini menjadi sarana mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia demi tercapainya Indonesia Emas 2045.