SIAK — Pemerintah Kabupaten Siak mengevaluasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang menunjukkan penurunan skor dari 71,50 menjadi 68,78. Penurunan tersebut menjadi perhatian serius karena menempatkan Kabupaten Siak pada kategori rentan, sekaligus menjadi peringatan agar risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan segera dibenahi.
Evaluasi dan pendampingan tindak lanjut hasil SPI 2025 bersama mitra konsultan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, di Ruang Rapat Sri Indrapura, Kantor Bupati Siak, Kamis (19/11/2026).
SPI merupakan instrumen KPK untuk mengukur tingkat integritas, potensi korupsi, serta kualitas tata kelola di lingkungan instansi pemerintah. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen sumber daya manusia, hingga budaya antikorupsi.
Hasil SPI bukan sekadar gambaran nilai integritas sebuah instansi, melainkan indikator untuk mengidentifikasi titik rawan yang berpotensi membuka ruang penyimpangan.
Sekda Siak, Mahadar, menegaskan bahwa hasil penilaian tersebut harus menjadi dasar bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi dan perbaikan nyata. Menurutnya, masih adanya aspek penilaian yang belum optimal menunjukkan perlunya pembenahan serius terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.
“ Saya tekankan kepada OPD untuk serius menyikapi survei ini, dapat mengidentifikasi, mengatasi dan mencari solusi terhadap penyimpangan yang terjadi,” tegas Mahadar.
Ia meminta seluruh kepala OPD tidak berhenti pada pemahaman terhadap hasil survei, tetapi mampu menerjemahkannya ke dalam langkah konkret. Setiap unit kerja harus mengenali risiko, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan mekanisme pengawasan berjalan efektif.
“Perkuat pencegahan korupsi dan tutup celah-celah penyimpangan,” tegasnya.
Mahadar juga menekankan bahwa tanggung jawab membangun integritas tidak hanya berada pada pengawasan formal, tetapi melekat pada setiap pimpinan OPD. Perubahan yang dilakukan harus benar-benar berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar memenuhi administrasi atau menindaklanjuti hasil evaluasi di atas kertas.
Sementara itu, Fachrudin, konsultan surveyor, menjelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dengan memahami sejauh mana integritas telah diterapkan di masing-masing instansi. SPI menjadi salah satu indikator untuk melihat potensi risiko korupsi sekaligus mendorong instansi melakukan pembenahan sebelum penyimpangan terjadi.
Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan mampu menjadikan hasil SPI 2025 sebagai pijakan memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Inspektur Kabupaten Siak, Faly Wurendarasto, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
Eko/Humas Siak

Tinggalkan Komentar
Gunakan bahasa yang sopan. Fitur pengiriman komentar masih dalam tahap pengembangan.