Siak — Persoalan kepastian status dan kesejahteraan guru di daerah, terutama tenaga pendidik yang mengabdi di wilayah terpencil, kembali disuarakan Pemerintah Kabupaten Siak.
Bupati Siak Afni Zulkifli meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat, termasuk menyangkut kepastian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta masa depan guru Non-ASN.
Pesan itu disampaikan Afni dalam Malam Ramah Tamah Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (PORSENIJAR) PGRI Tingkat Provinsi Riau di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat, Siak, Selasa (22/9/2026) malam.
Menurut Afni, kegiatan PORSENIJAR PGRI bukan sekadar menjadi ajang silaturahmi dan mempererat solidaritas antar guru. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi tenaga pendidik, khususnya mereka yang bertugas jauh di pelosok kampung.
Afni berharap aspirasi guru dari daerah terpencil tidak berhenti di tingkat pemerintah daerah. Menurut dia, organisasi profesi seperti PGRI memiliki peran penting untuk meneruskan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan hak-hak para guru, untuk kesejahteraan mereka, melalui PGRI untuk bersama-sama memperjuangkan di pusat,” ujar Afni.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kepastian status PPPK Paruh Waktu. Afni menyampaikan harapan agar guru yang saat ini berstatus PPPK Paruh Waktu mendapatkan kepastian untuk dapat menjadi PPPK penuh waktu.
Di sisi lain, kata dia, masih terdapat guru Non-ASN yang membutuhkan kejelasan mengenai masa depan pengabdian dan status kepegawaiannya.
Afni menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah sendiri. Diperlukan perjuangan bersama antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru untuk mendorong kebijakan yang memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik.
Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan guru tidak semata-mata berkaitan dengan besaran pendapatan, tetapi juga penghargaan terhadap pengabdian mereka dalam mendidik generasi muda.
“Negeri kami termasuk negeri kaya, seharusnya guru-guru kami sejahtera. Masih banyak yang harus kita perjuangkan bersama,” kata Afni.
Afni menyebut Siak memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang besar. Karena itu, ia berharap kekuatan ekonomi daerah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan para guru.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan PGRI merupakan mitra strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Karena itu, berbagai persoalan yang disampaikan Bupati Siak, termasuk kepastian status dan kesejahteraan guru, menjadi bagian dari agenda perjuangan organisasi tersebut.
“PGRI merupakan mitra strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berbagai persoalan yang Ibu Bupati sampaikan, menjadi kewajiban kami untuk berjuang,” ujar Unifah.
Menurut Unifah, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan status PPPK. PGRI berharap pemerintah pusat dapat mengambil peran lebih besar dalam penanganan status PPPK tanpa mengurangi kemampuan fiskal pemerintah daerah melalui dana transfer ke daerah.
“Kami berharap status PPPK diambil alih pemerintah pusat, tetapi tidak mengurangi dana transfer ke daerah,” kata Unifah.
(Dep/Eko/MC Siak)
