SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat komitmen mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui pembaharuan kebijakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mendorong Kabupaten Siak sebagai daerah percontohan dalam pengurangan plastik dan pengelolaan sampah di Provinsi Riau.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pembaharuan Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak”, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak, Senin (16/11/2026).
Syamsurizal mengatakan, rancangan pembaharuan kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.
Melalui rancangan pembaharuan tersebut, cakupan pengaturan diharapkan tidak lagi terbatas pada kantong plastik, tetapi diperluas terhadap berbagai jenis plastik sekali pakai, termasuk sedotan dan produk plastik lainnya.
Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga.
“Persoalan persampahan ini harus kita mulai dari rumah tangga. Di sinilah peran PKK untuk bergerak bersama, didukung camat, penghulu, dan seluruh unsur yang ada di kampung,” ujarnya.
Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor penggerak edukasi masyarakat, bersama pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, kelurahan, serta seluruh perangkat daerah (PD).
Syamsurizal menegaskan, gerakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, kecamatan hingga kabupaten. Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya disampaikan melalui sosialisasi, tetapi harus dimulai dengan contoh nyata yang dapat diikuti masyarakat luas.
“Kalau belum bisa dilakukan di seluruh kampung dan sekolah, kita mulai dari beberapa tempat terlebih dahulu. Harus ada contoh yang bisa diikuti oleh yang lain. Kalau tidak dimulai, hanya menjadi pembicaraan dan tidak akan berhasil,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar sampah yang dihasilkan masyarakat tidak hanya dibuang atau dibakar, tetapi dapat dikelola dan diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, upaya pengurangan sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Amin Soimin menjelaskan, rancangan pembaharuan kebijakan ini merupakan bagian dari proses kolaborasi yang telah dibangun bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau sejak akhir 2025.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengkaji kebijakan yang sudah ada, menyusun rancangan perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019, serta mendorong pendampingan dalam penerapannya.
Menurut Amin, pembaharuan regulasi diperlukan agar kebijakan pengurangan plastik dapat menjawab persoalan persampahan yang semakin kompleks. Plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai secara alami sehingga memerlukan penanganan khusus dan pengelolaan yang lebih terarah.
Ia juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran daerah dalam mendukung program pengelolaan lingkungan. Karena itu, kolaborasi dengan WALHI Riau dan berbagai pihak lainnya diharapkan dapat terus berlanjut, termasuk dalam mendukung program dan pendampingan hingga 2027.
Amin berharap forum diskusi ini dapat menghasilkan masukan dan rekomendasi yang memperkuat substansi rancangan pembaharuan kebijakan sekaligus memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaannya di lapangan.
Wakil Bupati Syamsurizal turut menyampaikan apresiasi kepada WALHI Riau dan seluruh pihak yang telah mendukung inisiatif tersebut. Ia berharap Kabupaten Siak dapat menjadi daerah perintis dalam pembaharuan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai di Provinsi Riau.
Ia juga mengajak perusahaan dan seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam gerakan pengurangan plastik. Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh keseriusan semua pihak dalam menerapkannya, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga perubahan kebiasaan sehari-hari.
“Kita berharap setelah diskusi ini ada tindak lanjut. Setiap PD, kecamatan, dan kampung harus mulai bergerak bersama. Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas diskusi, tetapi harus dilaksanakan,” harapnya.
Melalui pembaharuan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap terbangun gerakan pengurangan plastik sekali pakai yang dimulai dari rumah tangga, diperkuat melalui lingkungan pendidikan, serta dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Siak.
